Direct Marketing & WhatsApp
Direct Marketing & WhatsApp

Pembebasan dan Pemangkasan PPN Sektor Properti Dorong Roda Ekonomi Indonesia Berputar

Pemerintah pada tahun 2021 ini akan memberlakukan kebijakan fiskal yang terkait perpajakan untuk sektor properti, ada tiga kebijakan yaitu memangkas tarif  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian properti, pemangkasan tarif  PPh Final atas sewa tanah dan bangunan serta pelonggaran syarat bagi warga negara asing yang membeli hunian di Indonesia. Diharapkan ketiga kebijakan tersebut mampu mengurangi stock rumah yang ada, supaya laju produksinya kembali terdorong dan roda perekonomian akan kembali berputar.

Ada yang menarik dari ketiga kebijakan pemerintah tersebut, yaitu tentang insentif PPN yang rencananya akan diberlakukan selama enam bulan yaitu dari tanggal 1 Maret hingga bulan Agustus 2021. Insentif pajak yang ditawarkan adalah meliputi pemotongan dan pembebasan PPN (PPN 0 persen) untuk pembelian rumah. Adapun jenis hunian yang mendapatkan insentif pajak tersebut adalah :

  1. Properti Primary (rumah yang dijual dari pengembang ke konsumen) yaitu rumah baru siap huni yang diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif yakni bulan Maret sampai Agustus 2021, bukan rumah yang belum jadi atau rumah baru yang akan jadi tahun depan.
  2. Rumah sederhana dan sangat sederhana ( bukan properti primary) seperti Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta perumahan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.010/2019 , yang penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 20 Mei 2019 sesuai Pasal 1 ayat (2), yaitu rumah yang memiliki luas bangunan maksimal 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) dengan luas tanahnya tidak kurang dari 60 m2 (enam puluh meter persegi) , memiliki harga jual tidak melebihi batasan harga jual yang didasarkan pada kombinasi zona dan tahun yang berkesesuaian, setatusnya adalah rumah tinggal pribadi masyarakat berpenghasilan rendah serta  tidak dipindahtangankan dalam kurun  waktu selama 4 (empat) tahun sejak dimiliki dimana pembeliannya dilakukan secara tunai atau kredit( bersubsidi atau tidak bersubsidi) maupun melalui pembiayaan syariah.

Berapakah besaran insetifnya ..? Secara garis besarnya besaran insentif  PPNnya ditentukan berdasarkan harga rumah yang berlaku dan status kepemilikan rumah tersebut, dimana untuk rumah dibawah 2 miliar akan mendapatkan pembebasan PPN atau PPN 0 persen, sedangkan untuk rumah  2 miliar sampai dengan 5 miliar mendapat potongan PPN sebesar 50 persen dan status kepemilikannya adalah pemilik pertama dengan satu nama pemilik serta tidak dijual dalam kurun waktu satu tahun.

Kebijakan  tentang PPN ini otomatis mendorong sektor perbankan untuk melakukan penyesuaian, dimana  KPR tanpa uang muka untuk hunian ( rumah tapak, rumah susun, serta ruko) diberikan untuk bank yang memenuhi kriteria rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL)nya di bawah 5%. Selanjutnya untuk mengurangi resiko  maka dilakukan  penghapusan bertahap properti inden supaya kredit di sektor properti tumbuh.

Perlu digarisbawahi bahwa perbankan yang memenuhi syarat NPL akan menyalurkan kredit properti dengan uang muka 0 persen untuk hunian tipe dibawah 21 sampai dengan tipe 70 ke atas bagi kepemilikan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sedangkan perbankan yang tidak memenuhi syarat NPL, pemberian uang muka 0 persen atau pembiayaan bank 100 persen untuk kepemilikan pertama tipe hunian dibawah tipe 21 dan menjadi 95 persen untuk hunian kepemilikan kedua. Lalu bagaimanakah untuk hunian tipe 21-70 ?.. Untuk hunian tipe 21-70 perbankan akan menanggung uang muka kredit sebesar 95 persen, ini berlaku bagi pemilik pertama dan seterusnya. Lain halnya untuk hunia diatas tipe 70 dimana besaran insentifnya berbeda antara pemilik pertama, kedua dan seterusnya, yaitu 95 persen untuk pemilk pertama dan 90 persen untuk pemilik kedua dan selanjutnya.

Penulis/Editor : Haris Sukarna Yudhabrata

Sumber :

https://www.kompas.com/properti/read/2021/03/16/210000921/sekali-lagi-kata-ahli-sekarang-saatnya-beli-properti?page=all

https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/603d12570367a/sri-mulyani-bebaskan-ppn-rumah-baru-di-bawah-rp-2-miliar

https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-akan-menebar-insentif-perpajakan-ke-sektor-properti-ini-bocorannya